Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga netralitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini ia ungkapkan dalam acara Tarhib Ramadan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada Selasa, 21 Maret 2023.
| Wakil Presiden Ma’ruf Amin Menekankan ASN Harus Netral Jelang Pemilu 2024 |
Dalam sambutannya secara virtual, Wapres Ma’ruf menekankan bahwa ASN harus fokus dan istikamah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ASN juga harus menjadi teladan bagi masyarakat sehingga harus menjauhi semua larangan yang dapat mencoreng nama baik ASN.
Netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Wapres Ma’ruf mengingatkan bahwa tidak ada tawar-menawar dalam netralitas ASN. Sebab, ASN yang tidak netral akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan menghambat tercapainya target-target kinerja pemerintah.
“Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi,” tegas Ma’ruf saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Januari 2023.
Sebagai abdi negara, ASN memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, ASN harus mampu memisahkan kepentingan pribadi dan politik dari tugas sebagai pelayan masyarakat.
Oleh karena itu, netralitas ASN harus dijaga dan ditegakkan dengan ketegasan. Selain itu, ASN juga harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.
Netralitas ASN yang terjaga dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan mendorong tercapainya target-target kinerja pemerintah. Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat dan tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik yang dapat mencoreng nama baik ASN dan mempengaruhi kinerja pemerintah.
